Tanah Bumbu Paparkan Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Validasi IPKD 2024

BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti Validasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 – Tahun Ukur 2025 yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Kamis (18/6/2026). Kegiatan ini diikuti secara virtual dari Ruang Digital Live Room Kantor Bupati Tanah Bumbu.

Tanah Bumbu menjadi salah satu dari 39 pemerintah daerah yang diundang untuk memaparkan strategi pengelolaan keuangan di hadapan Tim Penilai IPKD. Validasi ini bertujuan menilai kualitas tata kelola keuangan daerah dan menentukan daerah dengan pengelolaan terbaik di tingkat nasional.

IPKD Bagian dari Komitmen Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Bupati Andi Rudi Latif menegaskan bahwa peningkatan IPKD bukan sekadar memenuhi indikator penilaian, tetapi merupakan bagian dari komitmen besar Pemkab Tanah Bumbu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.

Komitmen tersebut tertuang dalam RPJMD 2025–2029, khususnya pada Misi Ketujuh yang selaras dengan Prioritas Nasional Ketujuh terkait reformasi birokrasi, penguatan tata kelola, dan pencegahan korupsi.

“Setiap kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.

Perencanaan dan Penganggaran Berorientasi Hasil

Pemkab Tanah Bumbu memastikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi. Setiap rupiah APBD diarahkan pada program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami mendorong perangkat daerah menyusun program yang tidak hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi menghasilkan perubahan dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat,” tegas Bupati.

Konsistensi antara RKPD, KUA, PPAS, hingga APBD juga menjadi perhatian utama agar seluruh prioritas pembangunan dapat terakomodasi secara optimal.

Paparan Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam sesi validasi, Pemkab Tanah Bumbu memaparkan sejumlah aspek penting, antara lain:

• Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
• Digitalisasi sistem keuangan daerah
• Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian internal pemerintah
• Implementasi dan peningkatan IPKD di Tanah Bumbu

Bupati menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari capaian indeks, tetapi dari dampaknya terhadap pelayanan publik dan kualitas pembangunan.

“Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan dan anggaran mampu menghadirkan pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang berkualitas, dan kesejahteraan yang meningkat bagi masyarakat Tanah Bumbu,” ujarnya.